Statuta Dilemma

[Artikel ini diterbitkan di AstraMagz volume 47 Edisi Spesial Akademi Juni 2021 dalam rubrik Opium dengan Tema: Sekolah dan Aturan, Perlu, ‘kah?]

Kita mengenal bentukan pendidikan formal dengan nama sekolah. Sekolah itu sendiri merupakan sewujud organisasi: ada para pelaku (meliputi pengajar, pelajar, dan semua makhluk hidup yang terlibat dalam setiap aktivitas di sana), tujuan, serta kontrak yang mengikat para pelaku untuk tetap berada dalam koridor ke arah tujuan itu.

Pada sistem kontrak tadi, dimasukkanlah ketentuan, petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh pelaku, bagi pelaku, dan untuk pelaku. Kontrak ini pun punya tujuan sendiri, dan yang namanya sistem tujuannya jelas: menciptakan keteraturan.

Standarnya begitu. Akan tetapi, belakangan banyak yang meragukan esensi dan fungsi aturan. Bukankah sebuah pelanggaran dikatakan pelanggaran kalau ada aturan? Apa nggak sebaiknya aturan ditiadakan saja?

Nah, lho…

Sistem dan Chaos

Di mana ada tatanan, di situ selalu ada chaos. Teori ini mungkin belum dibuktikan, tapi setidaknya bisa diobservasi lewat pengamatan. Kemudian terlahirlah dugaan bahwa pelanggaran ada karena ada aturan.

Aturan memang nggak menjamin keteraturan bakal tercipta. Beberapa tipe makhluk hidup malah merasa tertantang untuk berulah dengan melanggar setiap aturan yang dijumpainya. Apalagi di sekolah, yang merupakan institusi pendidikan dengan aturan terikat tapi juga jadi lingkungan bagi para pencari jati diri. Kemudian kita pun mengenal siswa-siswi barbar, pengajar kurang ajar, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dalam kasus seperti ini, kita nggak bisa menyalahkan aturan dengan menganggapnya percuma. Kita juga nggak bisa menyalahkan sistem dan aturannya kalau hal itu pun gagal menciptakan keteraturan. Aturan, sistem, dan tetek-bengeknya tetaplah benda mati. Seketat dan sekompleks apa pun aturan itu dirancang, selagi pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya punya hasrat ‘nackal’, ya bakalan tetap diterobos.

Pentingnya Pengendalian Diri

Pokok permasalahan dari setiap pelanggaran sebetulnya bukanlah aturan. Melainkan pelakunya. Dalam dunia persekolahan, mereka kita kenal dengan ‘civitas akademika’. Nggak memandang dia pelajar atau pengajar, karena di depan sistem dan organisasi yang punya konstruk jelas seperti sekolah, seyogyanya semua setara, dalam posisinya (hak dan kewajibannya) masing-masing.

Pernyataan kalau ‘pelanggaran ada karena ada aturan’ itu sendiri menurutku benar. Dinamakan pelanggaran kalau ada yang dilanggar. Tapi, tanpa aturan pun tetap akan ada perilaku kesewenang-wenangan yang sudah tertanam dalam ID makhluk hidup yang punya kehendak bebas. Kita cuma bakal mengenalnya dengan nama lain. Nah, jumlah para calon pelaku kesewenang-wenangan ini mungkin bisa diminimalisir kalau ada sesuatu yang membuat mereka ‘takut’ pada sanksi. Itulah aturan.

Setidaknya, aturan mengajarkan kita bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan. Kamu mabuk di dalam kawasan sekolah, konsekuensinya adalah pemotongan rekening sekian luey. Karena itu kamu nggak bisa protes kalau dikenai detensi. Nggak mungkin mengubah atau menghapus aturan cuma karena kamu bisa ‘membuktikan’ kalau aturan itu nggak berguna.

Namun, kembali lagi, aturan ‘enggak selamanya’ berguna dalam kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah. Yang harusnya dibangkitkan adalah level kesadaran tiap pelaku untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nggak egosentris untuk satu orang atau satu golongan semata. Kesadaran moralitaslah yang penting. Selama ada moralitas, siswa bakal tahu diri akan kedudukannya.

Memangnya Apa Itu Moralitas?

Kamus Besar Edentria merumuskan kalau moralitas adalah etiket dan kesopansantunan. Meski moralitas itu sendiri nggak jelas standarnya—sama seperti nilai kebaikan dan kejahatan yang sering dianggap nisbi oleh orang-orang—menurutku kita bisa dengan mudah menilai tindakan kita sebagai siswa maupun makhluk hidup itu bermoral atau amoral. Standar moral di mataku: pertama, nggak merugikan orang lain. Kedua, nggak merugikan masa depan kita sendiri.

Jadi, pertanyaannya, apakah aturan di lingkungan sekolah itu perlu? Jawabanku, tetap perlu. Setidaknya kan, para pelaku jadi bisa terancam akan konsekuensi yang harus dia terima kalau berulah. Lagipula, kalau dalam keadaan diikat aturan saja masih bisa kita jumpai kesewenang-wenangan, gimana jadinya kalau sekolah dibiarkan tanpa ada aturan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.